Mengapa Negara Gagal

MENGAPA (SUATU) NEGARA GAGAL

(Konflik dan Perang sebagai Latar Utama Sejarah Dunia Manusia)

Oleh : Bekti Beza


A. Pendahuluan

Manusia adalah mahluk berkomunitas (bermasyarakat), mulai dari yang paling sederhana pada masa nomaden dengan ‘cara ekonomi berburu’ untuk menjaga kelangsungan hidup, kemudian memasuki masa menetap dengan ‘cara ekonomi bercocok tanam’, hingga masa industri untuk memproduksi ragam kebutuhan sehari-hari. Sebelum masa industri ini sering  terjadi konflik perebutan lahan antara kelompok atau komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Konflik seperti ini tidak jarang mendorong lahirnya peperangan antar kelompok. Pada perkembangannya, seiring berjalannya masa, komunitas atau kelompok manusia ini diidentifikasi oleh perspektif ilmu modern sebagai ‘Suku’. Perang perebutan sumber daya alam rupanya dimulai pada masa ini.

Awalnya barang-barang yang diproduksi itu berkenaan dengan kebutuhan mereka dalam dunia pertaniannya. Seiring dengan ditemukan dan kerkembangnya ilmu metalurgi (peleburan logam untuk keperluan pembuatan ragam perkakas) makin lama makin banyak ragam barang atau benda-benda hasil produksi berbasis bahan baku logam yang dihasilkan. Penemuan metalurgi dan dihasilkannya ragam peralatan berbahan baku logam memberi manfaat besar pada produktivitas pertanian dan juga mendorong lahirnya proses produksi atas pelbagai komoditas hasil pertanian (produksi pasca panen). Namun pada bagian lain, penemuan ragam produk industri logam telah pula mendorong terjadinya peningkatan atau eskalasi produksi persenjataan, baik senjata berat maupun ringan. Hal ini pulalah yang pada gilirannya melahirkan peperangan antar suku yang semakin dahsyat.

Sejarah manusia adalah sejarah konflik dan perang, karena sejarah perang adalah setua sejarah umat manusia. Berbicara tentang perdamaian adalah berbicara tentang perang, dalam arti perdamaian adalah menunda perang. “Bila ingin Perdamaian, maka Kau harus siap Berperang”, demikian dikatakan Cicero (Jenderal Perang Romawi, yang kemudian jadi “filosof”). Kisahnya pernah divisualisasikan dalam sebuah film berjudul Gladiator. Buku Wars of the World (1940)1 menampilkan data bahwa antara tahun 1496 SM sampai tahun 1861 M, suatu kurun waktu selama 3.500 tahun terdapat 227 tahun damai dan 3.130 tahun perang. Dengan kata lain, untuk setiap 1 tahun damai ada 13 tahun perang.

Sejak tahun 1861 sampai sekarang, dunia mengalami lagi ratusan dan bahkan ribuan perang dan bentuk-bentuk kekerasan bersenjata lainnya. Diantara yang terpenting adalah peperangan karena penjajahan Barat terhadap wilayah-wilayah koloninya, PD I, PD II, Perang Arab – Israel, Perang Korea, Perang Vietnam, dan Perang Teluk. Melihat realitas Hubungan Internasional di atas, dapat dikatakan bahwa Perang dan Damai adalah ibarat “dua sisi dari satu keping mata uang” yang sama. Keduanya adalah konsep yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Umumnya perang bermotifkan eksploitasi manusia dan alam yang ada di dalamnya. Praktek perang semacam itu dinamakan dengan “kolonialisme”.

Sebelum Indonesia menjadi koloni Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda (paling lama), kemudian Jepang, leluhur kita (dengan kerja keras dan kerja cerdas) pernah berjaya membangun negeri: Salakanagara, Kutai, Tarumanegara, Sunda, Galuh, Mataram Kuno (Kalingga), Sriwijaya, Medang, Kahuripan, Singosari, Kediri, Majapahit, Pasai, Mataram Hindu, Pajajaran (Galuh Pakuan), Demak, Cirebon, Banten, Mataram Islam, sampai Ternate dan Tidore. Memasuki awal abad ke-20 M, seiring tumbuh dan berkembangnya kesadaran serta kebangkitan nasional kita yang pertama (1908), kemudian berproses mematangkan dirinya lalu menyatakan sosok hasilnya dalam kalimat teramat ‘puitis’ yang dinamakan Sumpah Pemuda (1928).

Nama Indonesia “dicipta” oleh James Richardson Logan, seorang antropolog berkebangsaan Inggris. Logan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi nama penduduk dan kebudayaan yang terbentang antara Benua Asia dan Australia. Nama Indonesia yang diusulkan Logan hanya ada dalam catatan kaki dari karya tulisnya yang berjudul ‘The Ethnology of Indian Archipelago’ yang dimuat dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, terbit di Singapura tahun 1850. Selanjutnya nama Indonesia diperkenalkan sebagai judul buku : Indonesien, order die Insel des Malayischen Achipls, terbit di Leipziq tahun 1884 dan 1889. Buku tersebut ditulis oleh ahli antropologi Jerman bernama Adolf Bastian.2

Beberapa kesultanan atau kerajaan memang telah lama berdiri di wilayah ini. Kekuasaan kesultanan atau kerajaan tersebut terbatas pada territorial tertentu dan tak satupun darinya yang menggunakan nama Indonesia. Kepulauan dan kesukubangsaan yang mendiami wilayah ini juga tak satupun yang bernama Indonesia. Pemerintah colonial Belanda juga tidak menggunakan nama Indonesia untuk wilayah jajahannya itu melainkan menamainya dengan Hindia Belanda.3 Pengalaman menghadapi kaum penjajah dirasakan bersama oleh kesultanan/kerajaan di wilayah ini mulai dari Samudera Pasai, Demak, Ternate, Makasar, Banten, Palembang, Banjarmasin, Mataram Islam, dan seterusnya. Pengalaman bersama bangsa di wilayah ini menghadapi pemerintah colonial (Portugis, Belanda) melahirkan perasaan kolektif sebagai bangsa terjajah.

Penjajahan “menghangatkan” hubungan antara kerajaan atau kesultanan yang satu dengan yang lain, melalui kesamaan agama yang dianut mayoritas penduduk. Islam sebagai agama mayoritas penduduk mempunyai peranan besar karena menjadi identitas yang membedakan dengan agama kaum penjajah. Ciri-ciri fisik (ras) yang berbeda antara Melayu (Malay Mongolia) yang mendiami wilayah barat Nusantara dengan ras Austroloid yang berada di timur tidak menjadi masalah. Ajaran Islam tidak membedakan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik (rasial). Islam dengan ajaran egalitarianisme-nya berhasil menghapus sistem kasta. Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang pandai “bermain mata” dengan penguasa-penguasa local (kesultanan/kerajaan setempat), yang akhirnya mereka hampir semua menjadi pemeluk Islam, secara serius atau sekedar untuk legitimasi politik.

Terlepas dari soal kualitas “keIslaman” itu, dapat dikatakan bahwa proses Islamisasi yang relative cepat di Nusantara ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan perlindungan yang diberikan kesultanan/kerajaan terhadap penyebaran Islam. Tanpa bantuan mereka kita tidak dapat membayangkan bahwa Islam akan menjadi agama yang dianut hampir  90 % rakyat Nusantara, suatu jumlah yang menduduki peringkat pertama di seluruh Dunia Islam.4  Islam adalah faktor utama pemersatu Negeri ini, sumber perumusan doktrin ideologi nasional dalam membangun negeri berjaya dan hidup yang selamat (makna generik Islam adalah ajaran keselamatan). Karenanya, kedalaman ajaran Islam harus kita gali demi menata hari esok negeri agar lebih baik

Para perumus Piagam Jakarta (22 Juni 1945), dalam menyusun dasar negara ini, sepenuhnya berdiri pada kesadaran dan pemahaman akan inti pesan “Piagam Madina”. Piagam Madina adalah rumusan “konstitusi Islam” yang disusun Nabi Muhammad SAW untuk pegangan atau semacam “undang-undang” di wilayah kekuasaan Islam yang ketika itu berpusat di Madinah (abad 7 Masehi). Kita harus pahami esensi dari Prinsip-prinsip Umum Piagam Madinah untuk bekal kemantapan diri menapaki garis perjuangan bangsa ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) Monoteisme (Ketuhanan Yang Maha Esa); (2) Persatuan dan Kesatuan; (3) Persamaan dan Keadilan; (4) Kebebasan Beragama; (5) Bela Negara; (6) Pelestarian Adat yang Baik; (7) Supremasi Keadilan berdasarkan Syariat; dan (8) Politik Damani dan Proteksi. … Inilah kemudian, yang kita lihat (konstitusi Islam) dalam perkembangan masa  al Khulafa al Rasyidin dan masa sesudahnya.

B. Urgensi Perspektif Historis: Membina Wawasan Ideologis

Globalisasi dalam perspektif Islam ditekankan pada arti penting universalisme nilai-nilai transenden seperti moral, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk itu, kita, umat Islam, harus menyiapkan dan menanamkan moral atau akhlak yang tinggi kepada generasi muda serta memberikan harapan-harapan positif. Manusia memerlukan sesuatu yang lebih dari ilmu pengetahuan yaitu ajaran-ajaran moral dari Tuhan yang bila diikuti menghindarkan manusia jatuh pada kesesatan. Karakteristik agama Islam ialah keberhasilannya yang luar biasa sebagai gerakan pembebasan manusia dan pencitaan pola peradaban adil, terbuka dan demokratis.

Agama Islam menyadari penghadapannya dengan kemajemukan rasial dan budaya. Karena itu ia tumbuh bebas dari klaim-klaim eksklusivitas rasialistis atau linguistis. Seluruh jagat raya adalah “ayat” untuk orang berpikir. Ambruknya marxisme dan komunisme mengesankan kemenangan kapitalisme dan liberalisme, namun proses pencarian akan pola hidup yang lebih baik tak akan pernah berhenti. Masyarakat demokratis cenderung ribut, tetapi keributan pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandegan.5

C. Memahami kontestasi ideologi-ideologi dunia

Bahwa pengertian masa kini tergantung dari pengertian masa yang lalu. Belum pernah (sebelumnya) dunia begitu terbagi oleh ideologi-ideologi yang bertentangan, dan belum pernah demikian banyak yang tergantung dari berhasilnya, mungkin bukan perdamaian ideologi-ideologi akan tetapi berhasilnya, usaha bagaimana ber-ko-eksistensi. Selanjutnya, peri kemanusiaan sendiri kelihatan seakan tergantung dari pemecahan masalah ini. Menurut Barbara Ward,6 ada 5 (lima) pokok pikiran (ideologi) yang mengubah dunia yakni: Nasionalisme, Industrialisme, Kolonialisme, Komunisme dan Internasionalisme. Sementara pendapat lain,7 mengemukakan ada 6 (enam) ‘ideologi besar’ dunia yang tumbuh dan berkembang abad ke-18 M s/d abad ke-20 M, bahkan bertahan di abad ke-21 M ini, yakni: Nasionalisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Sosialisme, Humanisme, dan Demokrasi.

Sudah barang tentu ada sedikit-banyak perbedaan di kalangan para ahli dalam hal identifikasi dan rincian atas fakta pertumbuhan dan perkembangan ideologi-ideologi dunia sepanjang sejarah hingga dewasa ini. Guna keperluan dalam konteks pembicaraan kita kali ini, subyektivitas penulis ‘cenderung’ mengikuti tahapan Barbara Ward dengan beberapa catatan, dan atas dukungan berbagai bahan bacaan lainnya, penulis hendak secara singkat merinci tahapan historis dari idea-idea Nasionalisme, Industrialisme, Kolonialisme, Komunisme, dan Internasionalisme.

  1. Nasionalisme

Lembaga utama dari sistem modern internasional kita ini barulah tercipta selama 350 tahun terakhir, dan adalah pikiran yang modern sama sekali, yang mengatakan bahwa ada hubungan yang hakiki antara nasionalisme dan negara. Asal muasalnya adalah, mungkin selama 100 ribu tahun lalu, merupakan lembaga dasar kemasyarakatan manusia yang bernama: Suku (tribe). Semua masyarakat kita di dunia ini berkembang dari pola kesukuan.

Beberapa sifat nasionalisme tulen dibangun dari adanya “rasa kohesi”: yakni rasa kekeluargaan, rasa mempunyai hubungan lebih erat dengan sekelompok orang daripada dengan orang-orang lain, rasa merasa berada di bawah satu kekuasaan. Kesatuan organisasi ini diperkuat oleh tradisi-tradisi yang sama, adat istiadat yang sama, oleh dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang sama. Dan yang amat penting adalah = oleh satu bahasa yang sama.

Jika (dahulu), satu suku merebut daerah perburuan suku lain, maka pendorongnya tidak banyak berbeda dari yang mendorong Hitler ketika ia memimpikan hendak memperbudak guna kepentingan Jerman atas gudang-gudang gandum di Ukraina. Jika bukan karena dorongan ekonomi, maka dorongan lainnya adalah berupa ambisi politik, tujuannya merebut kekuasaan suku/negara lain. Cara-cara politik, organisasi dan teknologi kesukuan yang besar/luas mula-mula berkembang di lembah sungai Nil, di sepanjang kedua sungai besar di Mesopotamia, di lembah sungai Indus dan di sepanjang sungai Kuning (Tiongkok). Organisasi dan pergerakan kesukuan yang besar-besaran juga terjadi ketika suku-suku bangsa Slav bergerak ke seluruh Eropa Timur, lewat Rusia lalu ke Siberia.

Alat perubahan dalam hal organisasi kesukuan, yang paling massif dalam sejarah manusia, adalah melalui ‘perang penaklukan’.  Daerah kohesi lalu diperluas lagi, dan untuk masa yang lama di dalam sejarah, bentuk politik yang berkuasa adalah negara beraja atau kerajaan dinastik. Kelompok-kelompok yang besar menelan suku-suku yang lebih kecil. Seorang kepala suku yang terbesar punya peluang untuk membina sebuah kerajaan. Suku-suku taklukan hidup sebagai suku tambahan atau pengikut. Bahasa si penakluk dipaksakan, dan dari penakluk dan yang ditaklukan tumbuhlah bahasa baru. Contoh: bahasa penakluk-penakluk Perancis disatukan dengan bahasa asli Anglo-Saxon dan menjadi bahasa Inggris.

Nasionalisme dalam artinya yang modern, lahir di daerah Laut Tengah dan Eropa Barat setelah runtuhnya Kerajaan Roma. Tumbuhnya kelompok-kelompok kesukuan, melalui serangkaian penaklukan, menjadi kerajaan-kerajaan feodal. Memasuki abad pertengahan (abad ke-14 M), tiga dari kelompok-kelompok kesukuan ini mengambil bentuk “nasional” : yakni Inggris, Perancis dan Spanyol (trio kekuatan Eropa lama).

Nasionalisme mulai mengambil bentuk sebagai gerakan modern dalam abad ke-18, pelopornya adalah ahli-ahli ilmu pengetahuan dan sastrawan/penyair. Tentu saja “bahasa” (sebagai alat komunikasi dalam berhimpun bersama) tidaklah cukup sebagai pembina nasionalisme modern, ia berkelindan dengan revolusi-revolusi politik dan ekonomi, mendorong ke arah demokrasi. Dalam abad-abad pertengahan, sebelum terdapat sistem-sistem demokrasi yang sepenuhnya tersusun, telah timbul dasar-dasar esensial demokrasi yakni; (1) Pemerintahan yang bekerja di bawah hukum dan (2) hak yang diperintah untuk bertanya (melalui parlemen/badan).

Revolusi Perancis, yang memproklamasikan Hak-Hak Manusia, membina bentuk bangsa yang baru. Levee-enmasse  yang mengalahkan tentara-tentara Dinasti lama di Eropa, merupakan pernyataan yang pertama dari kesatuan nasional total sebagai landasan negara berdaulat. Orang dan bangsa sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Orang tak bisa bebas jika masyarakat nasionalnya tak bebas.

Revolusi Amerika (abad ke-18 M), melambangkan hubungan antara hak-hak warga negara (citizen-ship) dan hak-hak Negara (nation). Revolusi Amerika menyusun pemerintahan di Amerika Serikat (USA), ia bukanlah satu pemerintahan nasionalis. Ia adalah satu pemerintahan yang ditujukan pada satu pokok pikiran; yaitu bahwa setiap orang adalah sama. Kemerdekaan (yang menjadi prinsip organisasinya), dan bukan nasionalisme. Namun, dalam perjalanannya, dapat juga dikatakan bahwa Amerika Serikat telah mengembangkan nasionalisme yang “khas”. Amerika Serikat adalah sebuah masyarakat, yang didalamnya amat banyak berbagai jenis orang dan turunan bangsa. Pada kenyataannya, mereka telah mendapat kesadaran sebagai ‘masyarakat yang baru’.8

Sejarah mencatat, bahwa ekspresi semangat Nasionalisme yang berlebihan (fasisme) tak terhindari. Fasisme adalah nasionalisme ekstrem. Model fasisme pertama mula-mula dikembangkan oleh Musolini di Italia, kemudian dikembangkan di Jerman. Pada pertengahan abad ke-19, seiring tumbuhnya revolusi industri di Eropa, masing-masing dalam rangka membina segi-segi ekonomi nasionalisme modern-nya. Persatuan daerah-daerah raja kecil yang berbahasa Jerman menjadi satu kerajaan. Di Jerman timbul koinsidensi yang sempurna dari perbatasan-perbatasan nasional dengan ekonomi. Jerman bangkit, mengejar dan mengungguli industri Inggris. Industrialisasi negeri membuat semua kelas tergantung dari perekonomian baru yang disatukan.

Jerman mengembangkan nasionalisme-nya menjadi Nasionalisme-Ekonomi (perekonomian nasional). Langkah ini membawanya pada Sosialisme-Nasional, menghadapi perekonomian-perekonomian kapitalis yang matang, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Suatu “petualangan ideologis” yang menggemparkan dunia kemudian meledak lewat perang, gabungan mesin politik, ekonomi dan militer di bawah bendera  Nazi (nazionalismus-sozialismus) Jerman, terutama dibawah masa kepemimpinan Adolf Hitler.

Berbeda halnya dengan Revolusi Rusia (Revolusi Bolshevik) yang juga mencoba membina sebuah negara berdasarkan landasan-landasan ideologis. Ia adalah pelopor kaum proletar yang tertekan di seluruh dunia. Lenin (tokoh besar sepanjang sejarah Rusia dari faksi Marxis yang sangat radikal, meninggal tahun 1923) dan Trotzky mengobarkan api revolusinya, melalui serangkaian penaklukan kelompok-kelompok masyarakat/bangsa di luar Rusia (seperti Khirgiza, Kazakstan, Ukraina) menuju Rusia Raya, memasukkannya ke dalam Uni Sovyet, dan mengikatnya di bawah bendera Uni Sovyet Sosialis Republik (USSR). Stalin mengumumkan “Sosialisme” di tahun 1928 dan menyebutnya sebagai jalan menuju Komunisme. Mengkonsolidasi sebuah masyarakat ekonomi dan kebudayaan di dalam Sovyet Uni. Komunisme telah menjadi alat negara Rusia, sebagaimana juga dulu sebelumnya, Pan-Slavisme telah menjadi alat para Tsar (Kaisar Rusia) di abad ke-18-19.

Adapun proses sejarah nasionalisme Jepang setelah tahun 1870, pasca politik pemencilan dirinya sejak abad ke-16, bergerak cepat menuju modernisasi negeri melalui penataan sistem ekonomi dan politik sesuai pola industri Barat modern. Terpeliharanya kesadaran sebagai satu “masyarakat kebangsaan” memudahkan Jepang mengkonsolidasi segenap energi nasional-nya tanpa hambatan seperti adanya pendudukan asing atau perpecahan-perpecahan di dalam negeri.

Berbeda halnya dengan pengalaman nasional Cina. Kerajaan Cina telah terbina selama ribuan tahun pertumbuhannya. Konsolidasi Kerajaan Cina, kecuali daerah Tibet dan Sinkiang, umumnya telah tercapai jauh sebelum munculnya “idea-idea modern tentang nasionalisme dan pemerintahan sendiri”. Cina merupakan sebuah bangsa yang amat besar dan satu. Namun: amat luasnya wilayah, teramat besarnya jumlah penduduk, lemahnya kesadaran persatuan antar mereka, dan tiadanya kesatuan pimpinan seiring runtuhnya Dinasi Mancu (abad ke-19) , membuat Cina lama sekali mencari “persatuan politik dan kemauan nasional-nya”. Sejarah mencatat, dari pemberontakan Taiping hingga ke revolusi Komunis, memerlukan waktu hampir 1 (satu) abad lamanya.

Dari semuanya, bahwa perkembangan nasionalisme adalah sebuah proses sejarah yang dapat dilihat. Ia terjadi di beberapa negeri tertentu, ia terjadi menurut cara tertentu, dan ia menimbulkan suatu suasana tertentu, yang berwujud di dalam idea nasional. Dalam abad ke-20, nasionalisme merupakan hasil sejarah dari badan-badan politik tertentu, fakta-fakta geografis, dan perkembangan ekonomi di Eropa Barat, telah tersebar ke dunia dan menjadi idea pendorong perubahan terbesar di masa kita. Nasionalisme sebagai idea (dalam keagungan dan kerendahan-nya) adalah tenaga-politik yang paling kuat yang harus selalu diperhitungkan.

  1. Industrialisme

Pola hidup “menetap” dengan basis ekonomi pertanian meniscayakan ketersediaan tanah dan hujan, dengannya dimungkinkan pembinaan kehidupan kesukuan di atas landasan “pertanian yang memberi makanan”.  Secara turun temurun sistem ini dibina karena mengandung kebaikan sosial, memelihara daya bersama secara komunal. Kohesi ini menjamin bahan makanan, keamanan, dan kebahagiaan bagi setiap orang di dalam masyarakat-nya. Selama beribu-ribu tahun para petani di dalam suku bangsa Afrika, India dan Cina berhasil memelihara kesuburan tanah mereka dengan memupuknya, mengairinya (irigasi), dan memeliharanya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, makin sempitnya lahan, berulang-ulangnya krisis sosial, dan berbagai bencana alam sedemikian rupa sehingga jumlah jiwa melebihi sumber-sumber yang tersedia. Adalah karena ini, maka pencarian tanah-tanah baru menjadi salah satu motif pendorong penaklukan-penaklukan semenjak mulainya sejarah. Melalui suatu proses yang amat panjang, masyarakat suku bangsa berpikir bagaimana mengelola “tanah” agar menghasilkan yang lebih banyak untuk memenuhi keperluan warganya. Semua pertanian tergantung pada kemahiran manusia, bagaimana ia mendaya-gunakan kemampuan akal pikiran menghadapi sumber-sumber tanah dan iklim.

Sejak awal mula sejarah masyarakat suku bangsa, organisasi dan konsolidasi tanah pertanian yang diairi di lembah-lembah sungai besar, telah dilakukan di sepanjang aliran sungai Nil (Mesir), Euphrat (Mesopotamia), Indus (India) dan Sungai Kuning (Tiongkok). Masyarakat pertanian di kawasan tersebut mendapat tantangan berpikir bagaimana menangani sumber-sumber alamnya dengan cara yang baru, dan disinilah seluruh eksperimen peradaban yang kita kenal telah dimulai.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung pertanian dikembangkan, melalui belajar bagaimana menguasai sungai-sungai dan lahan tanah mereka. Misalnya bagaimana dulu orang Mesir dan Sumeria harus dapat menghitung secara tepat berapa luas tanah yang akan diairi, hampir dapat dipastikan dalam usahanya ini mereka telah menerapkan prinsip-prinsip geometri dan trigonometri, sebagai suatu teknik pengukuran yang menjadi dasar ilmu modern. Mereka juga harus menghitung kapan hujan dapat diharapkan akan turun, dan berapa lama musim hujan berlangsung. Suatu penelitian secara ilmiah tentang iklim membawa orang pada eksperimen-eksperimen awal mengenai astronomi, penelitian mengenai musim-musim, percobaan mengukur perubahan matahari, dan hal-hal terkait dengannya mengantarkan masyarakat modern mengembangkan meteorologi dan geofisika.

Demikianlah, penggunaan daya air pada pertanian tidak saja berarti sebuah revolusi pertanian, akan tetapi juga telah menimbulkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini memungkinkan terjadinya susunan-susunan politik yang luas dari negara-negara (setelah meninggalkan tahap “kesukuan yang pertama”). Eksperimentasi keilmuan bangsa Yunani, terutama dalam organisasi ekonomi dan politik, dikembangkan lebih jauh oleh bangsa Roma yang gemilang mengembangkan imperium Romawi-nya. Tentu saja dalam hal organisasi dan perencanaan-perencanaan ekonomi dan politik-nya yang luas, Romawi banyak meminjam atau memakai hasil-hasil pencapaian keilmuan bangsa-bangsa Timur (Mesir, Mesopotamia, India dan Cina).

Berbeda hal-nya dengan negeri-negeri besar di Asia, dunia Eropa tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Eropa miskin sumber daya alam, buminya tidak mengandung logam-logam berharga dan alamnya terikat iklim non tropis. Maka masyarakat Eropa berpaling ke Asia untuk mendapatkan barang-barang yang mereka perlukan. Mula-mula pemenuhan keperluannya itu ditempuhnya lewat perdagangan internasional, lalu dipraktekkannya monopoli, kemudian seiring terjadinya kompetisi internal sesama bangsa Eropa dan keperluan yang makin luas atas sumber-sumber produksi serta perluasan pasar, maka terciptalah koloni-koloni Eropa di hampir seluruh wilayah Asia, Afrika dan juga Amerika.

Dalam abad-abad pertengahan terjadi berbagai eksperimen teknologi dalam pertanian di Eropa. Mengamati proses awal terjadinya revolusi industri, yakni di Inggris, terdapat tiga unsur penting yang menentukan proses peralihan dari pertanian ke industri dalam revolusi industri yang pertama yakni: (1) jumlah simpanan (modal) yang bertambah banyak, (2) revolusi dalam daya produksi, dan (3) perubahan pertanian.

Pendek kata, revolusi industri telah menggerakkan suatu proses yang secara nyata mengubah seluruh perwajahan kehidupan manusia. Ternyata faktor kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup bagi suatu bangsa untuk mensejahterakan dirinya, ia harus melengkapinya dengan faktor organisasi (tata kelola), penyimpanan dan penanaman modal (kapital), serta penemuan cara-cara (teknologi) baru dalam rangka melipat-gandakan daya tenaga (seperti tenaga air, uap, angin, minyak, gas, sampai tenaga nuklir). Inilah gambaran umum mengenai gerak “industrialisme” yang berlangsung pada bangsa-bangsa di dunia.

  1. Kolonialisme

Rupanya telah menjadi naluri dasar manusia, bahwa jika suatu kelompok manusia mendapati dirinya lebih kuat dari kelompok lain, maka ia tergerak untuk menguasai kelompok lain itu. Penaklukan adalah kegiatan manusia yang tertua dalam sejarahnya, dan bersifat endemik. Seandainya segenap bangsa se-dunia bersedia meninggalkan “tradisi” penaklukan, maka kiranya dapatlah dihilangkan 90 % dari sebab-sebab peperangan.

Pola-pola imperial yang paling lama dan kokoh sepanjang sejarah, dapat kita lihat misalnya Pertama; Kerajaan Cina yang perluasan wilayahnya berlangsung berangsur-angsur selama lebih dari 1500 tahun. Suku bangsa yang ditaklukannya kemudian secara sistematis “diserap” ke dalam sistem kebudayaan Cina. Kedua; Imperial lainnya adalah Kerajaan  Romawi, yang imperium-nya bukan saja meliputi hampir seluruh daratan Eropa tapi juga meliputi kawasan Asia Tengah, Asia Barat dan Afrika. Ketiga; adalah kelompok kesukuan Arab Islam yang meledak keluar dari Semenanjung Arabia dan menaklukan seluruh kerajaan Persia dan Bizantinia. Kala itu, wilayah kedua kerajaan tersebut amat luas dan juga berperadaban namun telah menjadi layu. Sebagaimana halnya Cina, bangsa Arab juga menyerap wilayah kekuasaannya kedalam sistem kebudayaan Arab yang baru.

Selain ketiga peristiwa penaklukan tersebut di atas, yang secara umum membawa kesadaran baru; cara hidup yang lebih maju; memberikan teknik-teknik lebih tinggi dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi bangsa-bangsa yang ditaklukannya, terdapat pula “jenis penaklukan” yang menimbulkan kerendahan, kehancuran, dan bahkan kemusnahan bagi suku bangsa taklukan. Contoh nyata dari jenis penaklukan yang hanya memeras dan menguasai, tapi gagal ”menyerap” untuk membina suatu kelas kehidupan sosial bersama dengan warga bangsa taklukan adalah penaklukan Spanyol, dan juga Portugis, terhadap suku-suku Indian di Amerika Latin. Demikian juga dengan penaklukan Inggris yang merebut dan mengambil alih tanah-tanah luas dari suku-suku primitif di benua Australia.

Peristiwa penaklukan paling mengerikan terjadi ketika Pasukan Bangsa Mongol muncul tiba-tiba di awal abad 13 M (berkuasa sampai awal abad 15 M) menaklukan kawasan berperadaban seperti Rusia, Asia Tengah, Persia, India dan Cina. Kekhalifahan Islam di Baghdad di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah dihancurkannya. Jengis Khan, sang Pemimpin Pasukan Mongol, membinasakan kota; membakar buku-buku perpustakaan yang amat berharga; dan meninggalkan piramid yang terbuat dari setengah juta tengkorak manusia.

Penaklukan gaya Mongol bersifat barbar, brutal dan primitif. Kekuasaan penjajahan mereka lenyap begitu saja, lekas pergi dari panggung sejarah secepat tatkala mereka datang. Mereka tak meninggalkan suatu pembinaan “dinasti”, tak ada suatu karya ciptaan mereka yang dapat kita pelajari, dan tak ada sisa-sisa kebudayaan bercorak Mongol. Rupanya inilah satu-satunya penaklukan besar, tepatnya: suatu perampokan, dalam sejarah manusia yang berlangsung cepat, brutal, meliputi kawasan begitu luas, mengherankan, dan memilukan.

  1. Komunisme

Untuk dapat memahami munculnya idea dan gerakan Komunisme, kita harus mengingat kembali pada: pertama: tahapan revolusi industri, terutama di Inggris, yang awal pembinaannya didorong oleh penyimpanan tabungan dari hasil perdagangan, pemupukan modal (kapital) dan ragam penemuan baru khususnya dibidang teknologi produksi. Kedua: tahapan ketika revolusi industri tersebut menyebar ke segenap Eropa Barat, melewati Samudera Atlantik, dan berdampak pada seluruh bangsa di dunia. Komunisme merupakan jawaban terhadap pergolakan-pergolakan ini.

Industrialisme Eropa terutama digerakan oleh usaha-usaha bebas perseorangan para pengusaha dan kapitalis (pemilik modal). Indutrialisme meniscayakan adanya kelompok pengusaha dan pemilik modal di satu sisi, dan di sisi lain adanya kelompok pekerja, kaum buruh. Awal abad ke-19 M revolusi industri makin meluas ke seluruh Eropa. Susunan politik dan ekonomi tercipta dalam komposisi kelas kaya dan miskin.

Ketidak-puasan dan kemarahan massa rakyat, khususnya kaum buruh perkotaan dan petani miskin di luar perkotaan, muncul dan bergejolak menuntut perubahan politik serta penyusunan kembali tata ekonomi dan hubungan-hubungan milik secara penuh. Sebagai contoh, di Inggris, perwujudan rasa tidak puas rakyat meletus dalam gerakan Chartis di tahun-tahun 1840-an. Puncak dari semua gejolak kesengsaraan, aspirasi-aspirasi massa dan tuntutan-tuntutan radikal itu mengemuka dalam Manifesto Komunis Marx  dalam tahun 1848. Karl Marx bukanlah seorang pemimpin kelas pekerja, ia adalah seorang intelektual kelas menengah Jerman turunan Yahudi.

Titik tolak Marxisme adalah sebuah teori tentang dinamika sejarah (dialektika historis) yang diambilnya dari Hegel. Marx percaya bahwa unsur yang menentukan dalam penghidupan manusia ialah “keadaan kebendaan”, yang mana manusia bekerja mencari hidup (penghidupan) mereka. Adapun yang lainnya: politik, falsafah, dan agama adalah pencerminan atau proyeksi dari hubungan-hubungan kebendaan yang berfungsi sebagai dasarnya. Hubungan-hubungan kebendaan yang ia maksudkan mencakup cara bagaimana milik dibagi, teknik-teknik produksi, dan cara-cara pertukaran. Susunan produksi  suatu masyarakat memberi tempat menurut dialektika sejarah pada yang menggantikannya. Teori ini singkatnya ingin mengatakan bahwa “setiap keadaan” cenderung menimbulkan “keadaan lawannya (kebalikannya)”, dan dari ketegangan ini, timbullah sebuah sintesa baru.

Dalam gugusan pemikiran Marx, dan sahabatnya, Engels, tahap selanjutnya dari masyarakat telah ditandai dalam perjuangan mengenai kekuasaan dan hak istimewa serta pengawasan ekonomi, atau “perjuangan kelas” dari masa sebelumnya. Tahapan peri kemanusiaan dalam “lingkaran” Marx ialah: dari kesukuan ke perbudakan, ke feodalisme, ke kapitalisme, dan ke komunisme. Menurut rumusan Marx, semua perjuangan kelas di masa yang lalu didasarkan atas “pengawasan eksklusif milik” oleh kelompok-kelompok yang mempunyai hak-hak istimewa. Dan jika hak milik menjadi hak milik umum, jika kelas-kelas ekonomi yang terpisah-pisah tidak lagi dapat memainkan peranan menentukan atas kekuasaan ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri, maka semua ketegangan akan menghilang. Selanjutnya perubahan masyarakat akan ditentukan oleh dialektika sejarahnya sendiri.

Dalam analisis Marx, dan juga Engels, Komunisme telah mulai bergerak dalam kandungan permulaan Kapitalisme.  Ia melukiskan tentang sosialisme yang bergerak hendak dilahirkan, sementara kapitalisme menghancurkan dirinya sendiri karena kontradiksi-kontradiksi yang terdapat dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Ia juga mengatakan dengan semakin berkembangnya industri, di tangan kaum kapitalis, kaum buruh akan menjadi bertambah miskin dan lebih sengsara lagi. Perlombaan antara kaum industrialis mulai menimbulkan persatuan-persatuan, kesatuan-kesatuan yang lebih besar, bahkan juga monopoli-monopoli. Dengan demikian menurutnya, kesengsaraan massa bertambah besar, jumlah orang yang langsung mendapat keuntungan di puncak tetap menjadi lebih sedikit.

Mark memperkirakan suatu hari akan tiba, ketika massa (rakyat banyak) yang akhirnya menyadari kelasnya sepenuhnya, akan menyadari kekuatan mereka, dan mengusir pemilik-pemilik baru. Memindahkan alat-alat produksi kepada rakyat dari tangan-tangan kepentingan swasta yang telah menyebabkan kekayaan ada pada sedikit orang dengan mengorbankan orang banyak. Menurut Marx, yang merampas akan dirampas dan zaman keemasan akan dimulai.

Perwujudan gagasan Marxisme yang ‘spektakuler’ dicatat sejarah dalam ‘Kisah’ Vladimir Ilyich Lenin & Yoseph Stalin (Leninisme-Marxisme) melalui serangkaian percobaannya di Rusia. Sejak awal kekuasaannya ia berpandangan bahwa Rusia tidak matang bagi demokrasi sosialis (sosialisme demokratis), baginya sosialisme Rusia harus dibangun “dari atas”, oleh suatu kediktatoran proletariat. Tulisan-tulisan dan pidato-pidatonya kerap berisi sinisme, hujatan dan caci maki kepada sesama Marxis yang menganut proses demokratis. Lenin melihat Rusia saat itu yang terbelakang, dibanding umumnya negara-negara di Eropa Barat, masyarakat atau kelas buruh industri jumlahnya masih sedikit dan penilaiannya kepada kelas berkuasa yang tidak siap untuk memerintah dibanding diri dan orang-orang terdekatnya.

Beranjak dari pandangannya itu ia berpendapat bahwa sejarah harus dipacu oleh partai “barisan depan” yang berdisiplin dari golongan revolusioner yang berkomitmen kuat padanya. Dirinya memandang tahu dengan tepat apa mandat sejarahnya, siap menjadi penanggung jawab, dan karenanya ia melantik dirinya menjadi diktator dengan konsep “partai barisan depan” sebagai jawaban kreatifnya atas dilema doktrinal dari ketidaksiapan Rusia dan proletariatnya bagi revolusi Marxis.  

Kekuasaan era Leninis sejak awal diisi dengan penindasan semua oposisi secara brutal. Diatas semangat ikonoklasme (pemujaan lembaga-lembaga) kreatif dan pembentukan frontir ilmiah yang baru, Leninisme melancarkan berbagai langkah inovasi atau eksperimentasi sosial dan budaya. Yang menonjol pada masa Leninis adalah langkah konsolidasi sistem baru pemerintahan satu partai, pemaksaan keortodoksan berdasarkan doktrin, dan intensitas pengadopsian praktek bahwa tujuan ideologis membenarkan alat politis apapun. Maka menjelmalah ia menjadi tiranis yang nyata.

Menjelang Revolusi Bolshevik  (1901) Lenin menulis dalam State and Revolution bahwa jika ia memerlukan demokrasi, yang dimaksudkannya dengan istilah itu ialah “suatu organisasi bagi penggunaan kekuatan secara sistematis oleh satu kelas terhadap yang lain, oleh satu bagian populasi terhadap yang lain”. Baginya demokrasi mencakup kediktatoran proletariat, kediktatoran suatu partai, juga berarti kediktatoran suatu kelompok. Definisi ilmiah-nya mengenai kediktatoran ialah “kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum apa pun, tidak terikat oleh kaidah apa pun, dan langsung didasarkan atas kekuatan”. Singkatnya Leninis terlebih lagi Stalinis (pelanjutnya) nyata menampakkan diri sebagai tipe kekuasaan anti kebebasan sipil.9

Beberapa dekade kemudian (1987) Mikhail Gorbachev,10 seorang intelektual Soviet,   berani bertanya ke muka umum, “apakah Stalin menciptakan sistemnya, ataukah sistem itu menciptakan Stalin?”. Ia pun menjawab: Leninlah yang menciptakan sistem yang menciptakan Stalin itu, dan Stalinlah yang kemudian menciptakan sistem yang memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan Stalin. Lenin tidak hanya memungkinkan Stalin, tetapi dogmatisme ideologis Lenin dan intoleransi politisnya mencegah bangkitnya alternatif lain yang manapun. Warisan Leninisme yang nyata adalah Stalinisme, dan itulah dakwaan sejarah yang terkuat atas peran Lenin dalam pembangunan sosialisme di Rusia.

Aleksandr Solzhenitsyn dalam karyanya, Gulag Archipelago, berhasil membuka mata dan kesadaran partai-partai komunis Barat bahwa Leninis dan Stalinis adalah kejahatan historis. Kaum Marxisme di Eropa Barat, terutama di Italia, kini melihat bahwa Leninisme dan Stalinisme sebagai kesalahan dahsyat dalam pengalaman komunis, suatu penyimpangan yang harus disesalkan dan dicegah agar tidak terulang. Selain partai yang dogmatis dan polisi rahasia yang teroristis, warisan lainnya dari Leninisme dan Stalinisme adalah munculnya “negara polisi” yang melumpuhkan kreativitas masyarakat, penghentian setiap penampakan inovasi intelektual, penciptaan sistem hak istimewa yang bertingkat, dan ketundukan tanpa reserve terhadap kendali politis yang terpusat.

Gugatan terhadap Leninisme dengan lantang disuarakan oleh Mikhail Gorbachev (Presiden Uni Sovyet). Gagasan perestroika yang ditawarkannya sebagai langkah menuju sosialisme yang lebih baik dan bukan menjauhinya. Baginya perestroika adalah pembaruan mempersatukan sosialisme dengan demokrasi. Tatanan yang memungkinkan tumbuhnya keterbukaan dan kolektivisasi dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak kebudayaan dan humanisme dalam bidang produksi, hubungan sosial yang harmonis, dan penghormatan atas martabat dan harga diri bagi individu. Perestroika berarti mengatasi proses stagnasi, mematahkan mekanisme pengereman, mendorong akselerasi dan memberikan dinamisme yang lebih besar. Sasaran perbaikannya adalah memastikan peralihan dari sistem manajemen terpusat yang berlebihan, yang mengandalkan perintah, ke manajemen yang lebih demokratis, berdasarkan perpaduan manajemen terpusat dan manajemen mandiri yang demokratis.

  1. Internasionalisme

Dasar dari sebagian terbanyak persoalan dalam hubungan-hubungan nasional dan internasional ialah masalah kekuasaan: kekuasaan dalam arti yang paling sederhana yaitu dapatnya orang menyuruh orang lain melakukan apa yang mereka kehendaki. Dalam dunia kita, kekuasaan terakhir ini dijalankan oleh negara: di bawah pemerintahan despotik, kekuasaan ini dijalankan dengan paksa; di bawah pemerintahan demokratis pada umumnya dengan persetujuan.

Sebenarnya perang kolonialisme sudah tidak dibenarkan lagi menyusul adanya Atlantic Charter Tahun 1943, kemudian disahkan sebagai Piagam PBB 1945 yang menyatakan bahwa invasi dan agresi suatu negara terhadap negara lain merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kemudian ditambah dengan doktrin “peacefull co-existence” atau hidup berdampingan secara damai. Namun faktanya, praktek kolonialisme/penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan AS terhadap negara sedang berkembang (Asia, Afrika, Amerika Latin), yang mestinya mutlak harus dihapuskan, sampai kini masih saja berlangsung dengan dalih, alasan dan modus baru.

Belakangan muncul kosa kata baru yakni: perang modern. Ia sebenarnya dilatarbelakangi oleh adanya larangan-larangan oleh organisasi internasional dan hukum internasional pasca Perang Dunia II, yang melarang sebuah negara menjajah negara lain. Negara-negara kolonialis kemudian mencari “cara baru atau metode lain” untuk menguasai negara-negara sedang berkembang, selain cara atau metoda militer yang bersifat fisik. Lahirlah kemudian “perang modern” yang sebenarnya bentuk lain dari neo kolonialisme dan neo imperialisme.

Alasan utama negara neo kolonialis dan neo imperialis (negara dalang) menggelar “Perang Modern” sebenarnya adalah penguasaan sumber daya ekonomi dunia melalui skema kepentingan nasionalnya dengan cara memanfaatkan kerawanan yang terjadi di negara lain. Sedangkan pertimbangan utama mengapa Indonesia dijadikan sebagai sasaran “Perang Modern” adalah kondisi dan posisi geostrategis, geopolitis, dan geoekonomis Indonesia yang sangat strategis baik dalam konstalasi politik regional maupun global.

“Perang modern” yang lebih bersifat non-fisik saat ini telah menjadi isu penting untuk dijadikan kajian strategis, baik di lembaga pemerintahan, pusat-pusat studi, lembaga Universitas/Akademi dan organisasi kemasyarakatan. Gejala “perang modern”, saat ini, telah masuk ke wilayah kehidupan masyarakat Indonesia, dan sangat terasa telah menyerang sendi-sendi dasar kehidupan rakyat, baik secara ekonomi, politik, sosial-budaya, agama, pertahanan keamanan, maupun ideologi. Target “Perang Modern” bukanlah semata-mata menyerang fisik seseorang, melainkan pikiran, hati, dan jiwa dengan cara-cara yang bersifat soft dan non fisik, dimana tahap awal dari “perang modern” adalah melakukan “penjajahan paradigmatis”.

D. Penutup

Kita memang sudah lebih dari 73 tahun merdeka dari kolonialisme (lama), dan telah membangun secara sistematis dan terencana lebih dari 45 tahun, akan tetapi kemerdekaan dan persatuan yang menjadi modal utama pembangunan nasional masih belum dapat sepenuhnya diwujudkan kedalam kedaulatan, keadilan dan kemakmuran seperti yang diamanatkan UUD ‘45. Bahkan bangsa dan negara kita semakin jauh merosot kedaulatannya baik itu dalam pertahanan dan keamanan, politik, dan juga dalam bidang ekonomi.11

Diakui Indonesia sejak reformasi 1998 mengalami kemajuan yang digambarkan dari naiknya PDB per kapita, namun kemajuan itu tidak sebanding dengan kemampuan Indonesia yang faktanya memiliki kandungan sumberdaya alam yang melimpah. Bangsa-bangsa di dunia yang maju dan lebih makmur adalah negara yang mampu meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam. Negara-negara yang tidak (kurang) memiliki sumber daya alam tapi berhasil lebih makmur dari Indonesia seperti Jepang, Korea, Taiwan, Malaysia, dan Singapura.

Jika Indonesia terus menerus tidak dapat mengelola modal dan potensi berupa sumberdaya alam dan mineral, sumberdaya manusia, bahkan sumberdaya sosial (social capital), maka sejumlah prediksi yang mengarah pada kesimpulan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal (failed state) bukanlah sesuatu yang mustahil.12

Wallahu-l-hadi ila shirathin mustaqim.

End Note

  1. Soemantri, Endang, dalam Kuliah Filsafat Kebudayaan, (SPs UPI Bandung: 2010)
  2. Harsya W. Bachtiar, 1987
  3. Ahmad Syafi’i Mufid, 2001
  4. Syafii Maarif, dalam: Peta Bumi Intelektual Islam Indonesia, 1993
  5. Lihat dalam Seri Buku @FileCaknur, Jakarta: imania-Paramadina, 2013
  6. Lihat Barbara Ward dalam bukunya ‘Lima Pokok Pikiran Yang Mengubah Dunia’,terjemahan Mochtar Lubis (Jakarta: 1960)
  7. Armahedi Mahzar (1996), mengatakan bahwa para perumus Pancasila (terutama Soepomo & Soekarno) mengutip inti ajaran 4 (empat) ideologi besar dunia yakni: Nasionalisme, Sosialisme, Humanisme dan Demokrasi, lalu mengikatnya dengan sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan memasukkannya kedalam rumusan “Pancasila” sebagai berikut: (1) Persatuan Indonesia, (2) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (3) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  8. Dalam buku terbitan Kantor Kedubes Amerika Serikat di Indonesia: Pemerintahan oleh Rakyat, Jakarta, 1958
  9. Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme di Uni Sovyet
  10. Lihat Mikhail Gorbachev: Perestroika, New Thinking for Our Country and the World, edisi terjemahan, (Jakarta: 1992)
  11. Lihat Prabowo Subianto dalam bukunya: Membangun Kembali Indonesia Raya, (Jakarta: 2013)
  12. Lihat analisis Dorodjatun Kuntjorojakti, dalam bukunya, Menerawang Indonesia pada Tahun 2030, (Jakarta: 2012)
  13. Budimansyah, ppt Perkuliahan: Fenomenologi dan Futurologi, UPI.